Tata Tertib Musda

TATA TERTIB MUSYAWARAH DAERAH VII PURNA PASKIBRAKA INDONESIA

KABUPATEN TASIKMALAYA

Pasal 1

NAMA DAN STATUS

1. nama Rapat ini adalah MUSYAWARAH DAERAH VII Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 yang selanjutnya dalam Tata Tertib ini adalah MUSDA VII adalah pemegang kekuasaan tertinggi Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tasikmalaya.

2. Penyelenggara MUSDA VII sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengurus Daerah Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 2

WAKTU DAN TEMPAT

MUSDA VII Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tasikmalaya berlangsung pada Hari Kamis, 1 Mei 2008, bertempat di Oproom Lantai II Setda Kabupaten Tasikmalaya

Pasal 3

TUGAS DAN WEWENANG MUSDA

Tugas dan Wewenang MUSDA VII adalah :

1. Mengevaluasi dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Daerah Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tasikmalaya masa bakti 2003 – 2007.

2. Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja dan menetapkan kebijakan organisasi lainnya.

3. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Daerah Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten masa bakti 2008 – 2012.

4. Memilih dan menetapkan Anggota Formatur.

5. Memilih dan menetapkan Pengurus Daerah Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten masa bakti 2008 – 2012 melalui Sidang Formatur

6. Menyusun dan menetapkan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pengurus Daerah Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 4

PESERTA DAN PENINJAU

1. MUSDA VII dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.

2. Peserta MUSDA VII adalah :

  1. Pengurus Daerah Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tasikmalaya;
  2. Anggota Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tasikmalaya.

3. Peninjau MUSDA VII adalah undangan yang ditetapkan oleh Panitia.

4. Jumlah dan perincian peserta dan peninjau ditetapkan oleh Pengurus Daerah PPI Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 5

HAK PESERTA DAN PENINJAU

1. Peserta memiliki hak bicara dan hak suara.

2. Peserta yang terdiri dari unsur Pembina hanya memiliki hak bicara

3. Peninjau memiliki hak bicara.

4. Peserta dan Peninjau dapat mengajukan pertanyaan, usul, saran dan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.

5. Pertanyaan atau pendapat disampaikan dengan singkat dan jelas kepada Pimpinan Sidang.

6. Peserta dan Peninjau berhak mendapatkan materi MUSDA VII

Pasal 6

HAK SUARA PESERTA

1. Setiap Peserta hanya memiliki 1 (satu) Hak suara

Pasal 7

KEWAJIBAN PESERTA DAN PENINJAU

1. Setiap Peserta dan Peninjau wajib mematuhi tata Tertib ini serta menghargai Hak Pimpinan Sidang dan peserta lainnya.

2. Kesempatan bicara setiap peserta diatur dan didaftar oleh Pimpinan Sidang terpilih.

3. Peserta yang berbicara dan membeerikan pendapatnya wajib membatasi waktu berbicara dengan sesingkat-singkatnya dan hanya hal-hal yang berkaitan langsung dengan masalah yang sedang dibahas.

4. Setiap Peserta wajib mematuhi semua Keputusan MUSDA.

5. Dilarang merokok di ruang sidang pada saat sidang berlangsung.

6. dilarang meninggalkan ruangan pada saat sidang berlangsung kecuali atas ijin pimpinan sidang.

7. Setiap peserta diwajibkan mengikuti seluruh Sidang Pleno MUSDA kecuali atas ijin pimpinan sidang

8. Setiap peserta dan peninjau tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu jalannya sidang

Pasal 8

ALAT-ALAT KELENGKAPAN MUSDA

Alat – alat kelengkapan MUSDA terdiri :

1. Penanggung jawab MUSDA.

2. Panitia Pengarah (SC)

3. Panitia Pelaksana (OC)

4. Pimpinan Sidang Pleno

5. Formatur MUSDA

Pasal 9

PENANGGUNGJAWAB MUSDA

1. Penanggung jawab MUSDA adalah Pengurus Daerah Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tasikmalaya.

2. Penanggung jawab MUSDA mempunyai tugas :

a. Menjaga ketertiban, kelancaran dan kesuksesan MUSDA

b. Menjaga suasana kebersamaan selama MUSDA berlangsung

c. Dalam hal mendesak, penanggungjawab dapat bertindak sebagai Pimpinan Organisasi dan bersifat sementara.

Pasal 10

PANITIA MUSDA

1. Panitia Pengarah MUSDA dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengurus PPI Kabupaten Tasikmalaya yang bertugas menyiapkan dan mengarahkan materi yang akan dibahas dan disahkan dalam MUSDA

2. Panitia Pelaksana MUSDA dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengurus PPI Kabupaten Tasikmalaya yang menyiapkan teknis penyelenggaraan MUSDA agar berjalan lancar, tertib dan sukses.

Pasal 11

SIDANG PLENO

1. Sidang Pleno I MUSDA dipimpin oleh Penanggung Jawab MUSDA untuk membahas dan menetapkan Jadwal Acara dan Tata Tertib Sidang serta melaksanakan pemilihan Pimpinan Sidang Pleno selanjutnya.

2. Pimpinan Sidang Pleno MUSDA berjumlah 3 ( tiga ) orang yang dipilih oleh peserta MUSDA

Pasal 12

PIMPINAN SIDANG

1. Pimpinan Sidang dipilih dari Peserta MUSDA

2. Pimpinan Sidang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota

3. Pimpinan Sidang merupakan satu kesatuan kolektif dan Kolegial

4. Kriteria Pimpinan Sidang terdiri dari :

a. Anggota PPI yang ada Kabupaten Tasikmalaya yang aktif Memiliki pengalaman memimpin sidang di dalam maupun di luar kegiatan PPI Kabupaten Tasikmalaya

Pasal 13

HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN SIDANG

1. Pimpinan Sidang Pleno MUSDA bertugas memimpin seluruh Sidang Pleno MUSDA

2. Pimpinan Sidang Komisi MUSDA bertugas memimpin Sidang Komisi MUSDA

3. Pimpinan sidang berpedoman pada Tata Tertib MUSDA yang telah disahkan dan memimpin sidang sampai selesai dengan bijaksana

4. Demi keberhasilan dan kelancaran MUSDA, pimpinan sidang diberi hak menetapkan kebijaksanaan dan mengatur giliran berbicara, menghentikan pembicaraan, menskors dan membuka sidang kembali

5. Pimpinan Sidang MUSDA dengan atas persetujuan peserta MUSDA dapat memberikan kesempatan kepada undangan untuk menyampaikan pendapatnya.

6. Pimpinan Sidang berhak dan berkewajiban berusaha mempertemukan pendapat, menyimpulkan pembicaraan, persoalan pada proporsinya serta meluruskan pembicaraan sesuai dengan acara persidangan.

7. Pimpinan Sidang MUSDA berhak memperingatkan dan mengeluarkan peserta dari ruang sidang, apabila peserta dianggap mengganggu kelancaran jalannya sidang – sidang atau melanggar ketentuan – ketentuan Tata Tertib.

Pasal 14

TATA CARA BERBICARA DAN INTERUPSI

1. Demi ketertiban dan kelancaran persidangan, tiap berbicara melalui dan seizin pimpinan sidang.

2. Setiap pembicara berbicara atas nama utusan yang diwakilinya.

3. Ketentuan mengenai waktu dan lamanya pembicara berbicara diatur oleh pimpinan sidang

4. Bila pembicara berbicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan, pimpinan sidang mengingatkan pembicara agar mengakhiri pembicaraannyadan pembicara harus mentaati peringatan itu.

5. Sebelum berbicara, setiap pembicara mendaftarkan diri pada pimpinan Sidang terlebih dahulu

6. Untuk efisiensi waktu, maka setiap pembicara hendaknya langsung pada pokok masalahnya dan disampaikan secara singkat

7. Setiap peserta dapat menyampaikan interupsi, setelah mendapat ijin dari Pimpinan Sidang, mengenai :

a. Memintakan penjelasan tentang duduk perkara yang sebenarnya tentang masalah yang dibicarakan

b. Mengajukan usul prosedur mengenai soal yang dibicarakan

c. Memberikan penjelasan tentang masalah yang dibicarakan

Pasal 15

Q U O R U M

1. Sidang Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri ¾ jumlah peserta yang terdaftar di Panitia MUSDA

2. Apabila quorum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka sidang dapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali selang waktu paling lama 5 menit

3. Apabila setelah 2 (dua) kali penundaan waktu seperti dimaksud dalam ayat 2 di atas, masih juga belum mencapai quorum, maka sidang dapat dilanjutkan dan dianggap sah serta dapat mengambil keputusan.

Pasal 16

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan MUSDA sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mufakat ;

2. Apabila pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, maka keputusan – keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak ;

3. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dinyatakan syah apabila :

a. Keputusan tersebut diambil dalam Sidang yang memenuhi quorum

b. Disetujui oleh lebih dari ½ + 1 peserta yang hadir memenuhi quorum

4. Apabila dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak diperoleh hasil yang sama, maka pemungutan suara diulang paling banyak 1 ( satu kali ) ;

5. Apabila dari hasil pemungutan suara yang terakhir masih menghasilkan suara yang sama, maka usul / hal yang diusulkan ditolak ;

6. Penyampaian hak suara yang dilakukan peserta untuk menyampaikan sikap setuju, menolak, atau abstain dapat dilakukan secara lisan, mengacungkan tangan, berdiri, atau tertulis ;

7. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan mengadakan perhitungan suara secara langsung.

Pasal 17

TATA CARA PEMILIHAN KETUA

PENGURUS DAERAH PURNA PASKIBRAKA INDONESIA

MASA BHAKTI 2008 – 2012

Tata cara pemilihan Ketua Pengurus Daerah Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tasikmalaya masa bakti 2008– 2012 diatur tersendiri dalam Ketetapan yang dihasilkan oleh Sidang Pleno MUSDA melalui Sidang Komisi

Pasal 18

FORMATUR DAN TATA CARA PEMBENTUKAN FORMATUR

Formatur dan Tata cara Pembentukan Formatur diatur tersendiri dalam Ketetapan yang dihasilkan oleh Sidang Pleno MUSDA melalui Sidang Komisi

Pasal 19

PEMILIHAN MAJELIS TINGGI ORGANISASI ( MPO )

Tata cara Pemilihan Majelis Pertimbangan Organisasi ( MPO ) diatur tersendiri dalam Ketetapan yang dihasilkan oleh Sidang Pleno MUSDA melalui Sidang Komisi

Pasal 20

R I S A L A H

Untuk setiap Sidang harus dibuat Risalah, yakni Laporan jalannya Sidang secara tertulis yang berisi :

1. Acara dan Tempat Sidang

2. Hari, Tanggal, dan Jam diadakannya Sidang

3. Usulan, Pertanyaan, Kesimpulan dan Hasil Sidang

4. Daftar Hadir Peserta Sidang

Pasal 21

P E N U T U P

Hal-hal yang belum tercantum dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Sidang berdasarkan kesepakatan forum

MUSYAWARAH DAERAH VII PURNA PASKIBRAKA INDONESIA

KABUPATEN TASIKMALAYA

PIMPINAN SIDANG PENDAHULUAN

­­DEDE KOMARUDIN

­­ASEP IWAN HERNIAWAN

MIFTAHUL KAHFI

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: